MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DEMOKRASI INDONESIA

 

MAKALAH   PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

 

DEMOKRASI INDONESIA

 

 

 

 

 

 

Dosen Pengampuh Matakuliah

Ibu.  MIRYAM  URUWAYA    S.Pd,,M.Pd

 

Di susun oleh kelompok 4

Erni  Wanma	2021014134864
Marsyah  Awom	2021014134846
Gidalti  Karubaba	2021014134829
Sofia Rumbino	2021014134830
Valentina Akobiarek	2021014134862
Ratih Msiren	2021014134823

 

 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN  GURU  SEKOLAH  DASAR

FAKULTAS KEGURUAN  DAN  ILMU  PENDIDIKAN

PSDKU UNCEN  3 BIAK  KAB. BIAK NUMFOR

TAHUN  2023

KATA PENGANTAR

 

Puji syukur kami panjantkan kehadirat Tuhan yang maha esa, yang atas  berkatnya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul ”Demokrasi indonesia” . penulisan makalah ini merupakan salah satu tugas yang di berikan dalam mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan di universitas cendrawasih.

Dalam penulisan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan baik pada Teknik penulisan  maupun materi,mengingat akan kemampuan yang kami miliki. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini

Dalam penulisan makalah ini kami mengucapkan terimah kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang membantu  dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada dosen kami yang telah memberikan tugas dan petunjuk kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini

 

 

 

 

Biak 05 November , 2023

Penyusun

 

 

 

 

Kelompok 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI

 

 

KATA PENGANTAR.. i

DAFTAR ISI ii

BAB I 1

PENDAHULUAN.. 1

A. Latar Belakang. 1

B. Rumusan Masalah. 1

C. Tujuan. 1

D. Manfaat 1

BAB 2. 2

PEMBAHASAN.. 2

    KONSEP DASAR DEMOKRASI 2

    PRINSIP - PRINSIP DAN INDIKATOR DEMOKRASI 3

    PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA.. 4

    PENDIDIKAN DEMOKRASI 4

BAB 3. 5

PENUTUP. 5

A.    KESIMPULAN.. 5

B.    SARAN.. 5

DAFTAR PUSTAKA.. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Sebagai negara demokrasi yang terbesar di dunia, Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam membangun dan memperkuat demokrasi. Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam praktik politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari perjalanan demokrasi di Indonesia untuk memahami perkembangan, tantangan, dan potensi masa depan demokrasi di negara ini.

B. Rumusan Masalah

1.       Bagaimana ide demokrasi telah menjadi dasar pembentukan negara Indonesia?

2.       Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia sejak kemerdekaan?

3.       Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam praktik demokrasi di Indonesia?

4.       Apa saja langkah-langkah yang telah diambil untuk memperkuat demokrasi di Indonesia?

5.       Apa manfaat dan implikasi dari perkembangan demokrasi di Indonesia bagi masyarakat dan negara?

C. Tujuan

Tujuan makalah ini adalah:

1.       Menganalisis ide demokrasi yang menjadi dasar pendirian negara Indonesia.

2.       Menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia sejak kemerdekaan.

3.       Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam praktik demokrasi di Indonesia.

4.       Menyajikan langkah-langkah yang telah diambil untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

5.       Menyampaikan manfaat dan implikasi dari perkembangan demokrasi di Indonesia.

D. Manfaat

·         Memperluas pemahaman tentang perjalanan demokrasi di Indonesia.

·         Memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip dan praktik demokrasi di Indonesia.

·         Meningkatkan kesadaran akan tantangan dan hambatan dalam membangun demokrasi yang kuat.

·         Menginspirasi tindakan yang dapat menguatkan demokrasi di Indonesia.

·         Memberikan kontribusi pada diskusi dan penelitian lebih lanjut tentang demokrasi di Indonesia.

 

 

 

 

 

BAB 2

PEMBAHASAN

 

v KONSEP DASAR DEMOKRASI

 

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Konsep dasar demokrasi melibatkan berbagai elemen yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, baik dalam bentuk pemerintahan, sistem politik, maupun sikap hidup individu. demokrasi dalam bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup.

1.       Demokrasi dalam Bentuk Pemerintahan

Demokrasi dalam bentuk pemerintahan mengacu pada sistem di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemilihan umum yang adil dan bebas. Pemimpin yang terpilih bertanggung jawab kepada rakyat dan harus melaksanakan kebijakan yang mewakili kepentingan mereka. Demokrasi dalam bentuk pemerintahan juga melibatkan prinsip-prinsip seperti pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

2.       Demokrasi sebagai Sistem Politik

Demokrasi sebagai sistem politik mencakup prinsip-prinsip dan prosedur yang mengatur pengambilan keputusan politik dalam masyarakat. Ini melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam proses politik, seperti pemilihan umum, diskusi publik, dan kebebasan berpendapat. Demokrasi sebagai sistem politik juga menekankan perlindungan hak-hak minoritas, kebebasan pers, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar bagi sistem politik yang inklusif, adil, dan demokratis.

3.       Demokrasi sebagai Sikap Hidup

Demokrasi sebagai sikap hidup mencerminkan nilai-nilai dan sikap individu yang menunjukkan penghargaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk menghormati perbedaan pendapat, mendukung kebebasan berpendapat, menghargai hak asasi manusia, dan berpartisipasi dalam proses politik. Sikap hidup demokratis mencakup kerjasama, toleransi, dialog, dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara.

Konsep dasar demokrasi ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Demokrasi dalam bentuk pemerintahan dan sistem politik yang kuat memerlukan partisipasi aktif dan sikap hidup yang demokratis dari individu. Sebaliknya, sikap hidup demokratis dapat memperkuat sistem politik dan pemerintahan yang demokratis.

 

 

 

 

v PRINSIP - PRINSIP DAN INDIKATOR DEMOKRASI

 

a. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Prinsip-prinsip demokrasi adalah panduan atau nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dalam sistem demokrasi. Beberapa prinsip utama demokrasi meliputi:

 

Ø  Keterlibatan Rakyat: Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum maupun melalui mekanisme partisipasi publik lainnya.

Ø  Kebebasan dan Hak Asasi Manusia: Prinsip ini menjamin kebebasan individu untuk menyatakan pendapat, berkumpul, beragama, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia yang meliputi hak atas kehidupan, kebebasan berekspresi, dan lainnya.

Ø  Supremasi Hukum: Prinsip ini menekankan pentingnya sistem hukum yang adil, berkeadilan, dan setara bagi semua warga negara, di mana tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum.

Ø  Pemisahan Kekuasaan: Prinsip ini mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menjaga keseimbangan dan saling mengawasi agar tidak ada kekuasaan yang berlebihan.

Ø  Akuntabilitas dan Transparansi: Prinsip ini menuntut adanya pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, serta keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik.

b. Indikator Demokrasi

Indikator demokrasi adalah alat atau parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat demokratisasi dalam suatu negara. Beberapa indikator umum demokrasi meliputi:

Ø  Pemilihan Umum: Indikator ini melibatkan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, adil, dan sesuai dengan standar demokratis, termasuk partisipasi yang luas, kebebasan berpendapat, dan keadilan dalam proses pemilihan.

Ø  Kebebasan Berpendapat dan Pers: Indikator ini mencakup kebebasan individu dan media untuk menyampaikan pendapat serta mengakses informasi tanpa takut represi atau pembatasan.

Ø  Perlindungan Hak Asasi Manusia: Indikator ini mencakup perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh, meliputi hak atas kehidupan, kebebasan berekspresi, hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, serta hak-hak kelompok minoritas.

Ø  Sistem Hukum yang Adil: Indikator ini mencakup keberadaan sistem hukum yang adil, independen, dan setara bagi semua warga negara, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

Ø  Partisipasi Politik dan Keterlibatan Masyarakat: Indikator ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan, termasuk melalui organisasi masyarakat sipil, kelompok kepentingan, dan mekanisme partisipasi lainnya.

 

 

 

 

 

v PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA

 

a. Ide Demokrasi Pendiri Negara

Perjalanan demokrasi di Indonesia dimulai dengan ide-ide demokrasi yang diusung oleh para pendiri negara. Mereka menegaskan prinsip-prinsip demokrasi dalam konstitusi dan dokumen-dokumen penting seperti Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Jakarta. Ide-ide demokrasi ini mencakup kebebasan berpendapat, hak partisipasi politik, perlindungan hak asasi manusia, serta pemisahan kekuasaan dan supremasi hukum.

 

b. Praktik Demokrasi di Indonesia

Praktik demokrasi di Indonesia telah mengalami perubahan sepanjang sejarah. Selama era Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, praktik demokrasi terbatas dan otoriter, dengan pembatasan kebebasan berpendapat, penindasan politik, dan keterbatasan partisipasi politik. Namun, sejak Reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam mengembangkan demokrasi.

Sejak Reformasi, Indonesia telah mengadopsi sistem politik multipartai, melaksanakan pemilihan umum yang bebas dan adil, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi politik dan kebebasan berekspresi. Institusi-institusi demokratis seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) didirikan untuk memastikan pelaksanaan demokrasi yang lebih baik.

Namun, perjalanan demokrasi di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan dan permasalahan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain korupsi, ketimpangan sosial-ekonomi, politik identitas, dan kualitas lembaga-lembaga demokratis. Selain itu, masih ada upaya-upaya untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan memperkuat mekanisme akuntabilitas dalam pemerintahan.

 

v PENDIDIKAN DEMOKRASI

Pendidikan demokrasi adalah upaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada individu tentang prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan praktik demokrasi. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial.

Pendidikan demokrasi mencakup pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi, serta pendidikan non-formal melalui program-program pelatihan, seminar, dan kampanye sosial. Melalui pendidikan demokrasi, individu dapat memahami pentingnya dialog, toleransi, kerjasama, dan pemecahan masalah dalam konteks demokrasi. Pendidikan demokrasi juga berperan dalam membentuk sikap hidup demokratis, memperkuat partisipasi politik, dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Pendidikan demokrasi merupakan komponen penting dalam memperkuat dan mempertahankan sistem demokrasi. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang demokrasi, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam membangun negara yang demokratis.

 

BAB 3

PENUTUP

 

A.    KESIMPULAN

 

Dalam makalah ini, telah dibahas konsep dasar demokrasi dalam tiga aspek, yaitu demokrasi dalam bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Konsep dasar demokrasi ini melibatkan partisipasi aktif rakyat, kebebasan dan hak asasi manusia, supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan hak asasi manusia. Indikator demokrasi digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat demokratisasi dalam suatu negara, termasuk pemilihan umum yang bebas, kebebasan berpendapat, perlindungan hak asasi manusia, dan partisipasi politik.

Perjalanan demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era Reformasi tahun 1998. Ide demokrasi yang ditanamkan oleh para pendiri negara tercermin dalam konstitusi dan dokumen-dokumen penting seperti Pancasila dan UUD 1945. Namun, masih ada tantangan yang dihadapi, termasuk korupsi, ketimpangan sosial-ekonomi, politik identitas, dan kualitas lembaga-lembaga demokratis. Pendidikan demokrasi menjadi penting dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial.

 

B.    SARAN

 

ü  Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi. Ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial, seminar, dan program-program pendidikan demokrasi.

ü  Memperkuat lembaga-lembaga demokratis di Indonesia, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemilihan Umum, untuk memastikan pelaksanaan demokrasi yang lebih baik.

ü  Melakukan upaya nyata dalam memerangi korupsi, ketimpangan sosial-ekonomi, dan politik identitas yang dapat mengancam demokrasi.

ü  Mengintensifkan pendidikan demokrasi di sekolah dan perguruan tinggi, serta melibatkan masyarakat dalam program-program pendidikan non-formal untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi.

ü  Mendorong media yang bebas dan independen untuk memberikan informasi yang objektif dan kritis kepada masyarakat, sehingga mereka dapat terlibat secara aktif dalam proses demokrasi.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dahl, Robert A. (2006). On Democracy. New Haven: Yale University Press.

Huntington, Samuel P. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press.

Lijphart, Arend. (1999). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press.

Lipset, Seymour Martin. (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. American Political Science Review, 53(1), 69-105.

Przeworski, Adam. (1991). Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.

Ritzer, George. (2017). The Wiley-Blackwell Companion to Sociology. Hoboken: John Wiley & Sons.

Roskin, Michael G., Cord, Robert L., Medeiros, James A., & Jones, Walter S. (2019). Political Science: An Introduction. Boston: Pearson.

Sartori, Giovanni. (1987). The Theory of Democracy Revisited. Chatham: Chatham House Publishers.

Soesastro, Hadi. (2000). Indonesia's Struggle for Economic Development: Pragmatism in Action. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

KURANGNYA BAHAN AJAR ATAU SUMBER DAYA YANG MEMADAI UNTUK MENGAJAR PKN DI SEKOLAH DASAR DI PAPUA. DI KAMPUNG BARUKI DISTRIK NUMFOR BARAT TAHUN 2022 masalah pembelajaran di papua

 

KURANGNYA BAHAN AJAR ATAU SUMBER DAYA YANG MEMADAI UNTUK MENGAJAR PKN DI SEKOLAH DASAR DI PAPUA. DI KAMPUNG BARUKI DISTRIK NUMFOR BARAT TAHUN 2022

Marsyah claudia awom2022

 

 

Abstrak

Kurangnya bahan ajar atau sumber daya yang memadai menjadi salah satu kendala dalam pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di sekolah dasar di Papua. Terutama di Kampung Baruki, Distrik Numfor Barat tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kurangnya bahan ajar atau sumber daya yang memadai terhadap pengajaran PKN di sekolah dasar di kampung tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya bahan ajar atau sumber daya yang memadai menghambat proses pembelajaran PKN di sekolah dasar di kampung tersebut. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman siswa tentang nilai-nilai kewarganegaraan dan kurangnya motivasi untuk belajar PKN. dari penelitian ini adalah bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan ketersediaan bahan ajar atau sumber daya yang memadai dalam pengajaran PKN di sekolah dasar di kampung Baruki, Distrik Numfor Barat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam perencanaan dan implementasi pembelajaran PKN di sekolah dasar di Papua.

 

Kata kunci: masalah pembelajaran di papua

 

 

A.    Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan memupuk rasa cinta tanah air serta nilai-nilai kebhinekaan di kalangan siswa. Namun, di sekolah dasar di Papua, terutama di Kampung Baruki, Distrik Numfor Barat, tahun 2022, pengajaran PKN masih menghadapi kendala yang cukup kompleks, yaitu kurangnya bahan ajar atau sumber daya yang memadai. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembelajaran PKN yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Penelitian ini akan mengkaji dampak dari kurangnya bahan ajar atau sumber daya yang memadai dalam pengajaran PKN di sekolah dasar di kampung Baruki.

 

B.     Pembahasan

Pembelajaran PKN di sekolah dasar di kampung Baruki menghadapi tantangan yang signifikan akibat kurangnya bahan ajar atau sumber daya yang memadai. Salah satu masalah utamanya adalah minimnya buku teks atau materi pelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam mengajar PKN. Selain itu, keterbatasan akses terhadap media pembelajaran seperti komputer atau internet juga menjadi kendala dalam menghadirkan variasi dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru sering kali terbatas dalam menyajikan informasi yang relevan dan menarik untuk meningkatkan minat belajar siswa.

 

Kurangnya bahan ajar atau sumber daya yang memadai juga berdampak pada pemahaman siswa tentang nilai-nilai kewarganegaraan. Siswa cenderung hanya menghafalkan fakta-fakta yang disampaikan oleh guru tanpa benar-benar memahami signifikansi dari nilai-nilai tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman siswa terhadap nilai-nilai kewarganegaraan juga berkontribusi pada rendahnya motivasi untuk belajar PKN.

 

C.     Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya bahan ajar atau sumber daya yang memadai memiliki dampak negatif terhadap pengajaran PKN di sekolah dasar di kampung Baruki. Guru sulit menyajikan informasi yang relevan dan menarik tanpa adanya buku teks atau akses media pembelajaran. Selain itu, rendahnya pemahaman siswa tentang nilai-nilai kewarganegaraan juga terjadi akibat minimnya bahan ajar yang dapat digunakan. Hal ini berimbas pada rendahnya motivasi siswa untuk belajar PKN.

 

KESIMPULAN

Kurangnya bahan ajar atau sumber daya yang memadai untuk mengajar PKN di sekolah dasar di Papua, khususnya di Kampung Baruki, Distrik Numfor Barat, merupakan tantangan yang signifikan bagi pendidikan di wilayah tersebut pada tahun 2022. Hal ini mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa-siswa di sekolah dasar di daerah tersebut.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya buku ajar yang memadai untuk mata pelajaran PKN. Buku-buku yang tersedia sudah tua dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Selain itu, kurangnya aksesibilitas terhadap teknologi juga menjadi faktor penghambat dalam memperoleh sumber daya pembelajaran yang lebih baik, seperti akses terhadap internet dan komputer.

Kurangnya bahan ajar atau sumber daya yang memadai juga berdampak negatif terhadap kualitas pengajaran. Guru cenderung menghadapi kesulitan dalam menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif bagi siswa, karena terbatasnya materi yang tersedia. Beberapa topik dalam mata pelajaran PKN mungkin tidak dapat diajarkan secara efektif karena keterbatasan sumber daya.

Selain itu, keterbatasan ini juga dapat menyebabkan kesenjangan dalam kesempatan belajar antara siswa di Kampung Baruki dengan siswa di daerah lain yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya pembelajaran. Siswa di Kampung Baruki memiliki peluang yang lebih kecil untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam hal kepemimpinan, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah perlu diambil. Pertama, pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan alokasi dana yang memadai untuk pengadaan bahan ajar yang baru dan relevan. Buku-buku ajar perlu diperbarui secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta karakteristik siswa di Kampung Baruki.

Selanjutnya, upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap teknologi dan sumber daya pembelajaran digital. Instalasi komputer dan akses internet harus disediakan di sekolah dasar di wilayah ini. Guru-guru juga perlu diberikan pelatihan dalam penggunaan teknologi sebagai alat bantu pengajaran.

Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua perlu diupayakan secara serius dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan bahan ajar dan sumber daya yang memadai untuk pengajaran PKN di sekolah dasar di Kampung Baruki, siswa-siswa di wilayah tersebut akan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka:

 

Anwar, M. (2018). Pengaruh Ketersediaan Sumber Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa SD. Indonesian Journal of Educational Science (IJES), 2(2), 69-96.

Dewi, I. G., & Noviari, F. (2019). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran Menulis Karangan Narasi Siswa Sekolah Dasar. KICo Journal of Elementary Education, 1(2), 97-109.

Kemenristekdikti (2019). Buku Pemutakhiran Pedoman Penulisan Buku Teks Pelajaran. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Palilingan, V. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Buku Ajar Terhadap Prestasi Belajar PKn Siswa Kelas III SDN Halong Boleng Kecamatan Maniamolo Selatan Kabupaten Nias Selatan. Jurnal Pembelajaran Dasar, 4(1), 94-109.

Sudjana, N. (2015). Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Sinar Baru Algensindo.